DEPOK l SMILEJBKNEWS.COM
Ketua Pengadilan Negeri Depok H.Ridwan SH dilaporkan Ke KPK, Komisi Yudisial, Kajati, OMBUDSMAN Hingga Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI oleh Pengacara, Endang Hadrian SH & Partners, sebagai kuasa Hukum Ida Farida.
Endang Hadrian sekaligus meminta perlindungan hukum atas tindakan Ketua Pengadilan Negeri Depok yang tetap Pencocokan (Constatering) dan sita eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Depok No.284/Pdt.G/2017/PN.Dpk.
” Padahal sudah ada gugatan perlawanan eksekusi (Partij Verzet) yang terdaftar di pengadilan negeri Depok dengan register Perkara NO.353/Pdt.Bth/2024/PN.Dpk, ini kan jelas tidak benar secara Hukum apalagi dilakukan oleh Pemeradil Hukum,” Ujar Endang kepada Wartawan yang juga tertulis pada surat yang dikirimkan ke Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Dilansir dari Website Resmi PN Depok H.Ridwan SH menjabat sebagai Kepala PN Depok sejak 29 Desember 2022 hingga Saat ini.
Sebelumnya kasus ini viral di beberapa media setelah Ida Farida membeberkan bukti bukti sah dan kuat akan kepemilikan tanahnya di wilayah Kedaung Depok yang di klaim oleh oknum S sejak tahun 2017 atas nama PT Haikal Abadi Perkasa, namun setelah di telusuri lebih jauh PT.Haikal ternyata milik Yan Sudrajat bukan Milik S.
Atas pencatutan nama PT Tersebut S pun dilaporkan Ke Mabes Polri oleh Yan Sudrajat selaku pemilik sah sekaligus Direktur utama PT.Haikal Abadi Perkasa dan sedang dalam proses penyidikan bahkan sudah di BAP.
” Sejauh mana pengadilan untuk meneliti hasil hasil sertifikat yang sudah dibatalkan kok dimenangkan di perkara 284,dan juga Saudara S Sudah dilaporkan Ke Mabes polri dan sedang dalam proses Hukum tapi Kok putusan Pengadilan negeri Depok bisa Memenangkan saudara S ? ” Pungkas Ida Farida merasa heran.
Kronologi detail serta bukti bukti sah juga dijuga sempat dibeberkan Ida Farida secara gamblang pada sebuah kanal YouTube yang sempat di ‘take Down’ atas laporan beberapa pihak karena dianggap “mencoreng” nama baik institusi peradilan di Kota Depok dan juga menyenggol nama oknum Pejabat Partai yang diduga ikut membekingi dan terlibat.
Baru beberapa hari tayang video tersebut sudah ditonton hampir 1.500 views.
Ranah Hukum peradilan saat ini memang sedang disorot oleh masyarakat luas terlebih sedang viral video yang meminta kenaikan gaji untuk para Hakim.
Yang jadi pertanyaan masyarakat adalah sejauh mana para hakim benar benar bisa melakukan tugasnya dengan adil sesuai fakta hukum dan bukti yang ada tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
G/SJN
